BUMDES BERSAMSAT RINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK

Selasa, 29 Nopember 2016

 


Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak,  baru-baru ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali meluncurkan program anyar BUMDes Bersamsat. Terobosan ini sebagai salah satu bentuk pelayanan terbaik sekaligus membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

 PROGRAM yang menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini digagas oleh Kepala Dinas Pendapatan  Provinsi Bali I Made Santha, SE,M.Si. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap raihan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.
Launching

program BUMDes Bersamsat tahap awal dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Jembrana. Sebagai percontohan yaitu BUMDes yang berada di Kecamatan Pekutatan, Desa Medewi dan Pulukan, Kecamatan Mendoyo Desa Nusa Sari, Ekasari, Melaya, Tuwed dan Candikusuma.

Dipilihnya desa-desa tersebut karena memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari Kantor Samsat kota Jembrana yang mencapai 30 km. Dua kecamatan ini telah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program ini dengan harapan dapat diikuti oleh seluruh BUMDes yang ada di kabupaten/kota se-Bali.

Keistimewaan program ini, ungkap I Made Santha saat peluncuran dan sosialisasi BUMDes Bersamsat tersebut, bahwa bagi wajib pajak yang sudah jatuh tempo namun tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran, bisa ditalangi terlebih dahulu oleh BUMDes.  Nantinya para wajib pajak tersebut bisa membayar secara menyicil kepada BUMDes. Sedangkan untuk ketentuan besaran kredit, akan diatur oleh internal masing-masing BUMDes tersebut.

Santha berharap dengan terobosan program yang saling menguntungkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak. Tiap BUMDes diharapkan secara aktif mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga seluruh wajib pajak yang ada di desa-desa khususnya yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu untuk datang ke kantor Samsat dapat menyelesaikan kewajibannya tepat waktu.

Pemerintah, beber Santha selalu mengupayakan terobosan pelayanan terbaik yang dapat membantu masyarakat. Apa yang dilakukan Dispenda Bali, mengingat pajak kendaraan yang teridiri dari pajak perpanjangan STNK dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan penyumbang paling besar PAD Provinsi Bali.  

“Dengan demikian sistem terintegrasinya samsat harus terus dikembangkan. PAD Bali sepenuhnya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk mengisi pembangunan Bali, terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bedah rumah, Simantri, Gerbangsadu, dan lainnya. Ini semua bertujuan untuk pengentasan kemiskinan serta mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera,” ujar Santha. (Aditara)