Gambaran Umum Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Kamis, 28 Oktober 2010

Gambaran Umum Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali


Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali kepada masyarakat wajib pajak dilaksanakan dengan sistem terpadu melalui Kantor Bersama Samsat, berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis penerimaan yang dapat dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali guna menambah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali, adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain – lain PAD yang Sah. Disamping itu diperoleh juga dari jenis lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu bersumber dari Pendapatan Hibah.

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, meliputi beberapa jenis yaitu :
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d. Pajak Air Permukaan (PAP)
e. Pajak Rokok
Landasan hukum pemungutan Pajak Daerah yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 1).

2. Retribusi Daerah
Dari jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, selain Pajak Daerah ada pula dari jenis Retribusi Daerah yaitu dari Retribusi Jasa Usaha (sewa kantin). Dasar Hukum yang mendasari pemungutan Retribusi adalah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha


3. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dari jenis lain – lain PAD yang sah diperoleh dari pendapatan denda pajak yaitu pengenaan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Salah satu jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali guna menambah Pendapatan Daerah, adalah Pendapatan Hibah yang bersumber dari Jasa Raharja. Dasar hukum awal yang mendasari penerimaan hibah, adalah Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali tanggal 5 April Tahun 2010,
Nomor : 075/06/KB/B.Pem/2010. Tentang
P/R/01/2010
kontribusi penggantian sebagian biaya operasional kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (KB-SAMSAT). Kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Gubernur Bali dengan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Bali tanggal 12 April 2010,
Nomor: 075/07/KB/B.Pem/2010. Tentang
P/R/02/2010
Kontribusi Penggantian Sebagian Biaya Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (KB-SAMSAT).
Mengingat jenis penerimaan daerah berupa kontribusi jasa raharja ini belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Pemendagri
Nomor 13 Tahun 2006, maka pada Tahun 2014 diubah menjadi jenis penerimaan hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara PT.Jasa Raharja (persero) Cabang Bali dengan Gubernur Bali.