INFORMASI LAYANAN PUBLIK TENTANG PAJAK PROGRESIF

Selasa, 11 Oktober 2016

Pemerintah Provinsi Bali Melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali kembali menerapkan Pajak Progresif yang mulanya mengacu pada peraturan daerah Nomor  1 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Pajak Progresif bila mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 berbasis kartu keluarga (KK) namun pajak progresif yang mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 kini bersifat agak fleksibel karena bersandar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya Pajak Progresif ini berfungsi mengatur kepemilikian kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) yang kedua dan seterusnya.

Keuntungan Pajak Progresif sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 :

-        Lebih fleksibel karena hanya berbasis KTP

-       Pengenaan pajak untuk kepemilikan kedua ketiga dan seterusnya dimungkinkan tidak kena pajak progresif karena kepemilikannya mungkin bisa diatas namakan ke saudara yang lain

-          Tidak membutuhkan Kartu Keluarga (KK)

Selanjutnya kami sampaikan intisari SOP sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 :          

Ketentuan Umum

1.      Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut :

a.      Tarif Kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250 cc yaitu :

-          Kepemilikan pertama sebesar 1,5 %

-          Kepemilikan kedua sebesar 2 %

-          Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %

-          Kepemilikan keempat sebesar 3 %

-          Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %

b.     Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda  2 (dua) dan roda 3 (tiga)  fungsi pribadi 250 cc ke atas yaitu :

-          Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %

-          Kepemilikan kedua sebesar 3 %

-          Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %

-          Kepemilikan keempat sebesar 5 %

-          Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %

c.      Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu :

-          Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %

-          Kepemilikan kedua sebesar 3 %

-          Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %

-          Kepemilikan keempat sebesar 5 %

-          Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %

 

2.      Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditujukan dengan Kartu Tanda Penduduk.

3.      Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara progresif.

4.      Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

5.      Tarif Pajak BBNKB atas  penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

6.      Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena  warisan dalam 1 (satu) keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

7.      Pengelompokkan pengenaan progresif dibagi atas 5 (lima) kelompok kendaraan yaitu :

a.       kendaraan bermotor roda 2 (dua) fungsi pribadi dibawah 250 cc

b.      kendaraan bermotor roda 2 (dua) fungsi pribadi 250 cc ke atas

c.       kendaraan bermotor roda 3 (tiga) fungsi pribadi dibawah 250 cc

d.      kendaraan bermotor roda 3 (tiga) fungsi pribadi 250 cc ke atas

e.       kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi

8.      Pengelompokkan tarif kendaraan yang terkena pajak progresif berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dengan ketentuan :

a.       Untuk penduduk Bali menggunakan Nomor KTP Bali.

b.      Untuk penduduk luar bali yang bermukim di Bali menggunakan Nomor  KTP Luar Bali.

c.       Untuk warga Negara Asing menggunakan Nomor Passport.

9.      Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan yaitu :

a.       Untuk kendaraan yang nama terdaftar sesuai nama pemilik menggunakan tanggal bbn.

b.      Untuk kendaraan yang nama terdaftar berbeda dengan nama pemilik menggunakan tanggal kuitansi.