Latar Belakang Dinas Pendapatan

Kamis, 28 Oktober 2010

Latar Belakang Dan Sejarah

Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai era Otonomi Daerah.

Dalam era Otonomi Daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah meskipun jumlahnya relatif kurang memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan yaitu :

1. Pendapatan Daerah bersumber dari :

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • Dana Perimbangan
  • Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Pembiayaan bersumber dari :

  • Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
  • Penerimaan Pinjaman Daerah
  • Dana Cadangan Daerah
  • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

  • Pajak Daerah
  • Retribusi Daerah
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  • Lain-lain PAD yang sah.

Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1977. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/Skep/58/Ek/-IV/3/1974 tanggal 1 Pebruari 1974, sebagai realisasi hasil rapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se-Indonesia tanggal 17 s/d 19 Mei 1973. Dalam rapat tersebut diputuskan antara lain, membentuk Dinas Pendapatan selambat-lambatnya pada akhir Desember 1973.

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, tugas-tugas dan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pendapatan pada Direktorat Perekonomian Propinsi Bali.

Pembentukan Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan, Susunan dan Formasi Dinas Daerah yang selanjutnya agar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.