RAKOR BAPENDA PERCEPAT PELAYANAN PRIMA

Kamis, 10 Mei 2018

 


Rapat Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilakukan sebagai ajang untuk menyamakan persepsi, percepatan dan kemudahan dalam memberi pelayanan publik yang prima dalam pelayanan samsat. Rakor dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Made Santha,SE.,M.Si. di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 9 Mei 2018.

Hadir Sekretarais Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si serta Tim Pembina Samsat Provinsi Bali Dirlantas Polda Bali, Direktur Bank BPD Bali, Jasa Raharja Provinsi Bali, UPT Bapenda Provinsi Bali dan para undangan.

Kepala Bapenda Provinsi Bali menyatakan Rakor ini sebagai tindak lanjut dari Tim Pembina Samsat Provinsi Bali yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh pelayanan samsat di UPT  Provinsi Bali, serta memastikan SOP NSPK terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang disampaikan Kabapenda untuk didiskusikan antara lain: koordinasi pelaksanaan Kebijakan Perda No 2 tahun 2018 tentang Pencabutan Perda No 8 tahun 2000 tentang Pembatasan Pemasukan Kendaraan Bermotor Bekas, yang dicabut pada per 10 April 2018. Apresiasi kepada lebih dari 6.000 Wajib Pajak di Provinsi Bali yang telah menggunakan fasilitas e-samsat, sedangkan di Provinsi Jakarta yang kita jadikan role model baru kurang lebih 300 Wajib Pajak yang menggunakan e-samsat.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholder pendapatan daerah Provinsi Bali. Karena 80% kontribusi pendapatan asli daerah berasal dari PKB dan BBNKB. Kita harus bersama mengevaluasi kembali apapun yang telah kita kerjakan selama ini yang berkaitan dengan samsat. Pendapatan hampir setiap tahun melampau target. Kita semua harus terus berusaha meningkatkan pelayanan publik, terus berbenah meningkatkan pelayanan publik kita dengan pola yang seragam dalam pelayanan samsat di seluruh UPT Bapenda Provinsi. Dan beberapa hal yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Bali adalah:

Pelayanan samsat memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah, merupakan pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat dan selalu mejadi atensi bagi KPK Antisipasi pelayanan samsat pada saat libur perayaan hari raya keagamaan lebaran dan cuti bersama. Bahwa pelayanan samsat buka jam 8 pagi. Bagaimana kita mengupayakan, agar komitmen kita kepada masyarakat terpenuhi. Itu merupakan tantangan bersama untuk didiskusikan agar dapat ditemukan solusinya.(Ph. Sukerni)